SIMALUNGUN – Sejak 01 Oktober 2024 silam, Pemerintah RI membuat kebijakan terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah dikaji dan dilakukan penerapan kebijakannya, sepertinya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari semua pihak.
Salah satunya, SPBU 14.221.245 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Saat Tim media melaksanakan monitoring di SPBU tersebut, menimbulkan dugaan penyimpangan pendistribusian BBM Bersubsidi.
Sehingga dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan tudingan jika merugikan seluruh warga pengguna BBM subsidi.
SPBU 14.221.245 yang terletak di Jl.Lintas Tanah Jawa-BP Mandoge Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa tersebut, diduga kerap memperjual belikan BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite kepada sejumlah oknum, yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pengguna dan cenderung untuk konsumsi alat industri.
“Setiap kami beli BBM Solar pakai jerigen, kami bayar dari 5 rb hingga 10 rb Rupiah bang per jerigen nya” ucap salah seorang pembeli diduga seorang agen, yang identitas nya tidak ingin diketahui ketika ditanyai di lokasi SPBU.
“kalau gak bayar kami sama orang itu, mana lah mau dikasih kami beli BBM pakai jerigen bang, kalau polisi mana lah pernah dicek kelokasi ini bang, makanya bisa bebas seperti ini transaksi nya” tambah nya memberikan keterangan.
Hal yang sama juga diungkapkan inisial JM, yang diketahui merupakan seorang pengusaha pengangkutan setempat ketika ditanyai pendapatnya dilokasi SPBU mengungkapkan, dirinya merasa keberatan dengan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh SPBU tersebut.
“Jadi kayak gini lah kami bang antri panjang untuk mengisi BBM solar, kayak mana mau cepat soalnya ada juga yang ngisi pakai jerigen, dan lebih menguntungkan sama pihak pengusaha SPBU nya” ungkap JM.
“Sering kami bang mengantri panjang seperti ini sampai ber jam-jam, tiba sudah sampai diantrian depan BBM Solar nya sudah habis terjual” kata JM.
“Heran juga kami, kenapa bisa bebas jual BBM subsidi kayak gitu, padahal lokasi SPBU nya ini dekat kali sama Polsek Tanah Jawa, apa tutup mata KAPOLSEK nya ini?” Ujarnya dengan nada meninggi.
Kapolres Simalungun AKBP Chocky S Meliala ketika dikonfirmasi melalui saluran seluler, memilih bungkam tanpa memberikan tanggapan perihal informasi.tersebut, mana kala ratusan warga di Kecamatan Tanah Jawa sudah mengeluh akan susah nya mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah.
Akibat situasi dan kondisi susah nya mendapatkan BBM subsidi yang dirasakan ratusan warga dikecamatan Tanah Jawa, membuat RS yang merupakan seorang pengamat sosial berpendapat, sudah selayak nya PT. Pertamina memberikan sangsi tegas kepada SPBU tersebut jika pihak Kepolisian Resort Simalungun tidak mampu menegakkan peraturan yang berlaku.
“Kalau memang pihak Kepolisian tidak mampu menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, ya PT.Pertamina aja yang menindak tegas, bila perlu ditutup itu SPBU nya” papar RS.
“Atau mungkin pihak SPBU sudah bagi-bagi sama petugas terkait, sehingga semuanya bisa tutup aja atas kecurangan itu?”Tutupnya.
Pahala Sihombing selaku Ketua LP4 Sumatera Utara ketika dikonfirmasi tim media mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan hal tersebut berulang kali terjadi dalam rentan waktu yang cuku lama, dan sudah selayak hal tersebut segera dilaporkan kepada Dirjen Migas sejak dini.
“Kita selaku pemerhati masyarakat dan pemerintah terkait masalah bahan bakar biodiesel atau pertalite kerab kali mendapati penggunaannya tidak pada orang yang tepat, karena disinyalir peredaran BBM bersubsidi seringkali digunakan oleh perusahaan atau oknum tertentu dengan kesepakatan bersama oleh pengelola SPBU, yang seharusnya perusahaan menggunakan BBM non subsidi sehingga atas seringnya terjadi perbuatan ini BBM subsidi sering kali Kosong di SPBU dan kemudian hal yang terjadi sesuai dengan amatan kami dilapangan disaat pengisian BBM terlampau sering pengisi BBM lebih mengutamakan jerigen dari pada kendaraan yang sudah mengantri di SPBU, sering terjadi antrian panjang dan membuat pengguna jalan raya terganggu, seperti yang sudah langsung kita rasakan sendiri disaat akan mengisi BBM, sepertinya pengelola pengisian BBM lebih mengutamakan jerigen, dan juga pernah kita lakukan teguran agar mereka mengutamakan pengisian BBM pada kendaraan yg mengantri di lokasi SPBU, dan oknum mengatakan kami tidak akan melakukan lagi” papar Ketua LP4.
“Ternyata mereka kembali melakukannya dan ternyata ada juga keluhan dari pengecer bahwa mereka dikenakan biaya tambahan antara Rp.5000 sampai 10.000/Jerigen, dan yang paling miris sementara Polsekta Tanah Jawa hanya beberapa ratus meter dari SPBU, apakah karena mereka sudah tutup mata atau sudah ada setoran?” Tambah Pahala Sihombing.
“Jangan ketika polemik ini semakin kacau, sehingga kami dari LP4 akan menyurati Dirjen Migas di jakarta seperti yang sudah pernah kami lakukan, sehingga SPBU tersebut ditutup selama 2 Minggu, dan ini adalah sekaligus sebagai peringatan kepada seluruh SPBU nakal di negeri ini” Tegas Pahala Sihombing Ketua LP4 Sumatera Utara. (Tim)
